Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.922
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mentari Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Indonesian Journal of International Law Jurnal Konstitusi Student Journal of International Law Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Student Journal of International Law
Sanusi Bintang
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

 1 
Hambatan Hukum dalam Penanaman Modal Asing Agribisnis Kehutanan di Provinsi Aceh Mujibussalim Mujibussalim; Mahfud Mahfud; Sanusi Bintang; Fikri Fikri
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 3 (2014): Vol. 16, No. 3, (Desember, 2014)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research shows, that regulations which can ve a hurdle in the implementation of foreign investment in Aceh Province namely relating to ... usage in the rule of each article is not well and correct, lack of special the regarding negative investmen in qanun (local law) Aceh concerning Capital Investment, the rule on cooperation with UMKM (small emerprise) for all industries of foreign investment is not corect and complete, the absence of concerning capital investmen of agriculture forestry. Beside the rules on foreign capital investment problems in the sector of agriculture business of is still found in several source and the rule regarding the settlement of is laso not good yet and complete. Legal Hurdles in Foreign Agribusiness Capital Investment in Aceh Province
Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Muhammad Salda; Sanusi Bintang; Teuku Muttaqin Mansur
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 1 (2020): Vol. 22 No. 1, April 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i1.11395

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan hak bantuan hukum dalam konsep hukum Islam dan hukum nasional. Bantuan hukum dalam hukum nasional ditujukan bagi mereka yang tidak mampu membayar penasihat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian hak bantuan hukum prodeo dalam hukum Islam dan hukum nasional mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan keadilan. Terdapat perbedaan pada sumber hukumnya. Hukum Islam bersumber pada al-Quran, Hadits, dan ijtihad. Sumber hukum nasional adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sumber dana bantuan hukum dalam hukum Islam dari baital mal. Sedangkan dalam hukum Nasional bersumber dari anggaran Mahkamah Agung dan APBA. Letak perbedaan pada sumber hukum keduanya, sumber pembiayaan dari pemenuhan hak bantuan hukum prodeo dan dalam hal kategori orang-orang yang menerima bantuan hukum prodeo, namun mempunyai tujuan yang sama yaitu perwujudan keadilan. Prodeo Legal Aid in Islamic Law and National Law This study aims to analyze the differences between the legal aid rights in the concept of Islamic law and national law. Legal aid in national law is aimed at those who cannot afford legal counsel. This research uses empirical juridical research methods. The study found that the granting of prodeo legal aid in Islamic law and national law had the same goal of realizing justice. There is a difference in the legal source. Islamic law is based on the Al-qur’an, Hadith and ijtihad. However, national legal sources are the 1945 Constitution and Law Number 16/2011 concerning Legal Aid. The source of funding for legal aid in Islamic law comes from Baital Mall. Whereas in National law sourced from the budget of the Supreme Court and APBA. Although there are differences in legal sources, sources of financing and differences in the categories of people who receive prodeo legal assistance, both have the same goal of realizing justice.
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Indonesia Sanusi Bintang
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No 1 (2018): Vol. 20, No. 1, (April 2018)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v20i1.9897

Abstract

Desain tata letak sirkuit terpadu sebagai cetak biru untuk sirkuit terpadu, digunakan dalam berbagai produk teknologi informasi, seperti komputer, telepon selular, dan peralatan komunikasi, memiliki ciri khas tersendiri yang tidak sesuai untuk ditempatkan dalam rezim hukum hak kekayaan intelektual yang ada, karena itu, perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus (sui generis). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengaplikasikan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Indonesia telah mengundangkan hukum tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, tetapi undang-undang ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang ada berkaitan dengan kelengkapan dan kualitas norma serta penegakan hukumnya. Kelemahan tersebut tidak hanya dari aspek teknik perancangan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berakar pada budaya hukum. Design of Integrated Circuits as Intellectual Property Rights in Indonesian Laws Design of integrated circuits as blue prints for integrated circuit used in various products of information technology, such as computer, cellular phone, and telecomunication media, has its own characteristics which is not fit to be put under the previous intellectual property law regimes, therefore, it needs to be regulate under a specific legislation (sui generis). This research utilizes doctrinal legal research method by applying statute approach and comparative approach. Indonesia has enacted laws on Design of Integrated Circuits, but the law has certain limitations. The limitations is regarding the adequacy of subject matter, the quality of norms, and the legal enforcement. The limitations is not only from the aspect of technical legal drafting, but also rooted on legal culture.
Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik Nurhafni Nurhafni; Sanusi Bintang
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No 3 (2018): Vol. 20, No. 3 (Desember 2018)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v20i3.10969

Abstract

Artikel ini ingin menjawab bagaimana perlindungan konsumen dalam perjanjian baku elektronik pada telekomunikasi seluler. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan klausula baku sebagai ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yakni berusaha dengan bahan hukum meng-analisis klausula baku telekomunikasi seluler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan kepada konsumen dalam kontrak elektronik Telkomsel, perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk memberikan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara pengajuan klaim keberatan pelanggan baik lisan maupun tulisan melalui Grapari PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan apabila ditetapkan suatu ganti rugi, maka ganti rugi yang dibayar pihak PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk berbentuk ganti rugi pengembalian uang atas kesalahan penghitungan biaya tagihan. Consumer Law Protection in Electronic Standard Agreement This article aims to answer how consumer protection in an electronic standard agreement on cellular telecommunications. The Consumer Protection Law stipulated that standard clauses as provisions and conditions that have been unilaterally prepared and determined by business actors. This is normative juridical research, using legal materials to analyze the standard clauses of cellular telecommunications. This research found that the protection of consumers in Telkomsel electronic contracts, Indonesia Telecommunication Company provides an alternative dispute resolution by submitting customer objection claims both oral and written through Grapari Indonesia Telecommunications Company and if a compensation is stipulated, then it will be paid by Indonesia Telecommunication Company in the form of refund for the error calculation of bill fees.
Konflik Antar Negara Berdasarkan Hukum Internasional Vera Yanti Artega; Adwani Adwani; Sanusi Bintang
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 1 (2019): Vol. 21, No. 1 (April 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v21i1.11269

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum internasional terhadap negara yang disadap secara melawan hukum oleh negara lain dan menjelaskan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan Indonesia dalam  menyelesaikan konflik antar negara akibat penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional belum memberikan perlindungan yang cukup kepada negara yang disadap oleh negara lain. Adapun metode penyelesaian sengketa yang digunakan Indonesia dalam menyelesaikan kasus penyadapan dengan Australia adalah penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui cara negosiasi. Oleh karena itu, peraturan mengenai penyadapan lintas negara harus segera dibentuk, sehingga perlindungan hukum terhadap negara yang disadap bisa dilakukan. Serta kedua negara harus membentuk code of conduct. Inter-State Conflict Under International Law International relation between two countries at some time could evoke problems which are caused by the cheating action of one party, such as interception resulting in conflict between them. This study aims to explain the protection of international law against countries that are illegally intercepted by other countries and explain the method of dispute settlement conducted by Indonesia in resolving inter-state conflicts resulting from Australian interception to Indonesia in 2013. This study uses a normative-juridical legal research method, by using legislation, case study , and conceptual approach with library data sources. The result shows that international law has not provided sufficient protection to countries intercepted or tapped by other countries. The method of dispute resolution used by Indonesia in solving wiretapping case with Australia is the peaceful settlement of international disputes through negotiation. Therefore, regulations concerning cross-country intercepting must be established immediately, thus legal protection of the tapped countries could be proceeded, and the two countries must establish a code of conduct.
Pendekatan Sistem terhadap Hukum Publik dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional Sanusi Bintang
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2015): Vol. 17, No. 2, (Agustus, 2015)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Sebagai cabang dari hukum kontrak, kontrak penanaman modal internasional pada umumnya diatur dalam hukum privat. Meskipun demikian, berbeda dengan kontrak dan kontrak internasional pada umumnya yang diatur sepenuhnya dalam hukum privat, kontrak penanaman modal internasional juga diatur dalam hukum publik. Prinsip dan kaidah hukum kontrak penanaman modal internasional dapat ditemukan baik dalam hukum administrasi/tata negara, maupun dalam hukum internasional publik. Hukum publik tersebut, antara lain, mengatur kewenangan subjek terkait kapasitas kontrak, prosedur perancangan, isi minimum, pilihan memaksa terhadap hukum domestik, arbitrase internasional, dan klausula payung dalam traktat penanaman modal internasional. Kenyataan demikian menunjukkan pentingnya pendekatan sistem dalam pemahaman, penerapan, dan pembaruan hukum tersebut secara menyeluruh. System Approach Toward Public Law in International Investment Contracts ABSTRACT: As a branch of contract law, international investment contracts are generally regulated under private law. However, different from contracts and international contracts in general which are regulated under private law, They are also regulated under public law. The public law principles and norms of international investment contracts can be found in administrative/costitutional law, and in public international law. The public law regulate, among others, authority of subject related to capacity to contracts, drafting procedure, minimum contents, mandatory choice of domestic laws, international arbitration, and umbrella clause in bilateral investment treaties (BITs). This fact indicates the importance of system approach for total understanding, application, and reform of the law.
Otonomi Khusus dalam Penanaman Modal Dan Permasalahan Hukum Yang Terkait Sanusi Bintang
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2010): Vol. 12, No. 2, (Agustus, 2010)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Article 165 verse (2) of Law Number 11 on Governing of Aceh states that the Government of Aceh and the government of district and municipality based on its authority may provide license related to investment, both domestic and foreign, by reference to national standard operational procedures. Article 165 verse (5) adds that further stipulations concerning the license will be regulated in local laws (qanun). For this purpose, the Aceh Qanun Number 5 of 2009 on Investment has been promulgated. However, there are still legal obstacles in developing both domestic and foreign investment in Aceh. The purpose of this review is to understand and elaborate several stipulations in central government legislation and regulation which are potentially hindrance the investment in the Province of Aceh and also to understand and elaborate several  stipulations in provincial government legislation and regulation which are potentially hindrance investment in Aceh. Data for this review were obtained through juridical legal research. Besides, as additional, researcher/reviewer also conducted interview with informants. The finding shows that stipulations in legislation and regulation of central government which are hindrance investment can be found in various sources  including UUPM, UUKPB PBS, UUPT, UUK, UUKeh., UUP, UUPAg, and Permenkeu. Whereas, stipulations in provincial government legislation and regulation which are hindrance investment can also be found in various sources including QAPM, QPK, QPPK and QPPSDKP. Special Autonomy in Investment and Related Legal Issues
Co-Authors Badratun Nafis Cut Gebrina Tassha Fikri Fikri Fikri Fikri Mahfud Mahfud Muhammad Salda Mujibussalim Mujibussalim Munira Rezkina Nina Fajri Risky Nurhafni Nurhafni Prof. Dr. Adwani, M.Hum Putri Fajrianuari Rahmadzi Rahmadzi Ridha Rahman Teuku Muttaqin Mansur Vera Yanti Artega